Slide # 1

Slide # 2

Slide # 3

Slide # 4

Slide # 5

Slide # 6

Selasa, 23 Februari 2016

10 FAKTA Sejarah Panjang Berdirinya Badan Pengembangan Kawasan Sabang



FAKTA 1 : BPKS dibangun sejak 134 tahun yang lalu. 
BPKS tidak lahir dengan sendirinya, tetapi melalui proses yang panjang dan didukung oleh payung hukum yang kuat. Pada mulanya, BPKS yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda ini, mempunyai kegiatan utama yakni pengisian air dan batu bara ke kapal yang disebut “Kolen Station.”

FAKTA 2 : Pernah menjadi pelabuhan alam untuk pelayaran Intenational.
Pada era zaman Belanda, Pelabuhan Sabang sudah menaruh prestasi dan memiliki peran yang sangat penting yakni mendukung perdagangan komoditi hasil alam Aceh yang diekspor ke Negara-negara eropa. Meskipun begitu, kejayaanya berakhir pada saat perang dunia ke-2 dimana Jepang menguasai Asia Timur Raya di tahun 1942 dan mengalami kehancuran fisik sehingga Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup.

FAKTA 3 : Sabang sebagai Basis Pertahanan Maritim Republik Indonesia.
Tahun 1950 pemerintah menjadikan Sabang sebagai Basis Pertahanan Maritim Republik Indonesia dan sebagai Pelabuhan Bebas dengan Penetapan Presiden No. 10 Tahun 1963 hingga Kotapraja Sabang pun dibentuk dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1965.

FAKTA 4 : Free port Sabang ditutup untuk kedua kalinya.
Tahun 1970 status Free Port Sabang ditingkatkan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 menjadi Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk masa 30 tahun. Namun baru berjalan 15 tahun, Free Port Sabang kembali ditutup yang ke dua kalinya tahun 1985 sementara pemerintah pun membuka Bounded Zone Batam. Sejak itu kehidupan ekonomi Sabang kembali stagnan dan sepi layaknya sebuah kota terpencil dimanapun di dunia. Ribuan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di pelabuhan menjadi miskin, pengangguran dan akhirnya melakukan migrasi besar-besaran ke wilayah mainland di daratan Aceh. Pertumbuhan ekonomi di Aceh pun merosot tajam secara keseluruhan.

FAKTA 5 : Mulai diperhitungkan kembali.
Posisi Sabang sebagai Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mulai diperhitungkan kembali tahun 1993, ditandai dengan dibentuknya Kerjasama Ekonomi Regional Growth Triangle Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT), dilanjutkan dengan kegiatan Jambore Iptek BPPT tahun 1997, dan pada tahun 1998 kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh dijadikan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang diresmikan oleh Presiden BJ. Habibie bersama KAPET lainnya dengan Keppres No. 171 tanggal 26 September 1998.

FAKTA 6 : Dijadikan sebagai Pusat Pertumbuhan Baru (New Growth Center).
Status Sabang kembali ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di masa pemerintahan presiden K.H. Abdurrahman Wahid melalui mandat hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2000. Kemudian dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 20 Nopember 2000 penetapan statusnya secara hukum diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Keputusan ini dilakukan pemerintah pusat agar Kawasan Sabang di ujung barat dapat dijadikan sebagai Pusat Pertumbuhan Baru (New Growth Centre).

FAKTA 7 : Berada dalam posisi yang sangat strategis.
Posisi Sabang dalam lingkup Asean terletak pada kawasan strategis karena berada pada jalur lalu lintas pelayaran (International Shipping Line) dan penerbangan internasional menjadikan posisinya begitu sentral sebagai pintu gerbang arus masuk investasi, barang dan jasa dari dalam dan luar negeri. Didukung juga dengan pembangunan Terusan Kra (Canal Kra) di Thailand yang hampir selesai, telah memposisikan Sabang sebagai Buffer Zone bagi kapal-kapal container atau kapal-kapal kargo lainnya yang melalui Selat Malaka dan Samudera Hindia.

FAKTA 8 : Daerah Bebas Pajak.
Dengan adanya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang baru disahkan pada tanggal 11 Juli 2006, maka semakin bertambah kuatlah untuk menjadikan Kawasan Sabang sebagai diyakni sebagai suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan RI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari (a) tata niaga; (b) pengenaan bea masuk; (c) pajak pertambahan nilai; dan (d) pajak penjualan atas barang mewah.

FAKTA 9 : Semakin memperkuat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional.  
Dalam undang-Undang yang sama disebutkan bahwa Pemerintah bersama Pemerintah Aceh mengembangkan Kawasan Perdagangan Sabang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional melalui kegiatan di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, trasnportasi, maritim dan pariwisata, perkebunan, perikanan, dan industri dari kawasan sekitar.

FAKTA 10 : Pelabuhan Sabang sebagai salah satu Kawasan Niaga dan Wisata Terkemuka Dunia.
Pengembangan Kawasan Sabang juga diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan investasi serta kelancaran arus barang dan jasa kecuali jenis barang dan jasa yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Ke depan sangatlah tepat bila Pelabuhan Bebas Sabang Sebagai salah satu Kawasan Niaga dan Wisata Terkemuka Dunia yang dimulai dari kawasan Asia Selatan yang sangat berdekatan dengan Kawasan Sabang, dan juga berada di persimpangan jalur distribusi barang dari Benua Eropa dan Afrika menuju Benua Amerika dan Australia.

0 komentar:

Posting Komentar